Raih Kepatuhan Pelayanan Terbaik ke-6, Kemendag Masuk Zona Hijau

0
96

Kementerian Perdagangan meraih prestasi terbaik dalam hal kepatuhan pelayanan publik. Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik menempatkan Kemendag di peringkat ke-6. Pada posisi ini, kementerian yang dipimpin Enggartiasto Lukita ini berhak masuk zona hijau. Zona ini hanya ditempati kementerian dan lembaga yang memiliki predikat tinggi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan Luther Palimbong sangat mengapresiasi dan berbangga atas predikat kepatuhan yang diselenggarakan Ombudsman RI (ORI) sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik.

“Kita patut berbangga atas hasil yang dicapai Kemendag. Penilaian kepatuhan ini harus dijadikan pengingat bahwa Kemendag sebagai bagian dari penyelenggara negara wajib memberikan layanan terbaik kepada masyarakat yang berbasis fakta dan metodologi pengumpulan data yang kredibel,” ujar Luther.

ORI melakukan penilaian dengan menggunakan variabel dan indikator yang berbasis pada kewajiban penyelenggara pelayanan negara, serta memenuhi komponen standar pelayanan publik yang diatur dalam Pasal 15 UU Pelayanan Publik. Hasilnya lalu diklasifikasikan dengan menggunakan traffic light system, yaitu zona merah (predikat rendah), zona kuning (predikat sedang), dan zona hijau (predikat tinggi).

Penganugerahan ini merupakan wujud dari hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan secara mandiri oleh ORI sebagai lembaga pengawas eksternal pelayanan publik baik yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk BUMN, BUMD, dan BHMN, serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang seluruhnya atau sebagian dananya berasal dari APBN atau APBD. Penilaian dibagi dalam 2 kategori, yaitu Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Penerima predikat kepatuhan tinggi jatuh pada 11 kementerian, 10 lembaga negara, 13 pemerintah provinsi, 15 pemerintah kabupaten, dan 16 pemerintah kota. Penerima nilai tertinggi jatuh pada Kementerian Kesehatan RI untuk kategori Kementerian; Badan Pusat Statistik untuk kategori Lembaga Negara serta Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Badung, dan Kota Pontianak untuk kategori Pemerintah Daerah.

Wapres Jusuf Kalla yang memberukan penganugerahan ini pada 7 Desember 2016 lalu menyampaikan pentingnya penganugerahan predikat kepatuhan pelayanan publik untuk terus dilakukan. Menurutnya, kepatuhan pelayanan publik akan memberikan jaminan kepastian pelayanan, membuka peluang kemudahan berusaha, dan pemenuhan hak-hak masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, tepat, dan terjangkau.

Wapres Jusuf Kalla juga menjelaskan, kemudahan berusaha akan mendatangkan investor yang multiplier effect bagi pertumbuhan perekonomian sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penghargaan ini juga sebagai pengingat pada kewajiban memenuhi amanat UndangUndang,” lanjut Luther.

Sesuai arahan Wapres Jusuf Kalla, Luther menegaskan, Kemendag berkomitmen terus membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Selain itu, Kemendag juga memperkuat dan membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

“Pelayanan publik merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, aksesibilitas dan kualitasnya harus selalu ditingkatkan,” pungkas Luther.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here