Industri Nasional Mampu Terapkan Standar Keberlanjutan Global

0
100

Industri nasional dinilai telah mampu menerapkan Global Sustainability Standards sebagai langkah menembus pasar ekspor. Hal tersebut ditunjukkan dengan penerapan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di industri minyak kelapa sawit dan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk industri hasil hutan. Global Sustainability Standardsmerupakan suatu terobosan baru untuk menghadapi persaingan yang fokus pada standar berkelanjutan dan global value chain.

“Tentunya ini terkait dengan keberlanjutan lingkungan, standar kualitas, akses pasar, dan faktor biaya,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto usai menjadi pembicara pada pembukaan Global Sustainability Standards Symposium dengan tema “The Roadmap for Sustainable Value Chains” di Jakarta.

Berdasarkan data yang dirilis ISEAL Alliance, beberapa contoh manfaat sertifikasi berkelanjutan global antara lain kinerja petani di sektor kakao yang mampu meningkatkan nilai tambah sebesar 69 persen dan rata-rata hasil panen akan mencapai 687 kilogram per hektare dibanding tidak tersertifikasi hanya 322 kg per ha.

Selanjutnya, untuk sektor kehutanan, desa-desa yang berada di kawasan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tersertifikasi akan mendapatkan keuntungan lebih besar, seperti menurunkan polusi udara mencapai 31 persen. Selain itu, di industri kopi, tingkat keuntungan bagi perkebunan yang tersertifikasi akan membuat biaya pemeliharaan eksternal yang lebih rendah sekitar 20 persen dan meningkatkan keuntungan lebih tinggi sebesar 13 persen.

Menurut Menperin, pemberlakuan Global Sustainability Standards bagi industri besar tidak terlalu bermasalah, tetapi bagi industri kecil dan menengah (IKM) menjadi kendala karena faktor biaya yang harus ditanggung cukup besar. Selain itu, dalam implementasinya, produk Indonesia yang sudah bersertifikat tidak mendapatkan premium price dibandingkan produk dari negara lain tanpa sertifikat.

“Maka, kami minta agar negara yang memberlakukan standar tersebut supaya fair trade. Jadi, kalau mereka mau menuntut hal ini dari Indonesia, tentu mereka juga harus menuntut hal yang sama pada negara-negara lain,” paparnya.

Menperin juga mengungkapkan, industri di dalam negeri sudah banyak yang menerapkan standar industri hijau. “Contohnya, sudah ada pengembangan teknologi plastic biodegradable atau plastik yang dapat diuraikan kembali dan ramah lingkungan,” ujarnya. Bahkan, ke depannya, industri didorong menggunakan teknologi pengolahan sampah menjadi sumber energi alternatif.

Upaya tersebut sejalan dengan komitmen bersama antara Kementerian Perindustrian RI dengan United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) untuk menciptakan pembangunan industri yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tertuang dalam UNIDO-Indonesia Country Programme (ICP) 2016-2020. “Kami akan mempromosikan penerapan sistem standar optimasi dan manajemen energi di Indonesia serta pemanfaatan energi terbarukan,” tuturnya.

Menurut Airlangga, Indonesia sebagai negara kepulaun terbesar menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan global, seperti melalui potensi laut dan hutan tropis. “Wilayah kita 80 persennya adalah laut dan laut menentukan perubahan iklim serta mampu menyerap karbon dioksida, sedangkan negara lain lebih banyak daratan. Jadi kita harus bicara karena Indonesia sebagai paru-paru dunia,” jelasnya.

Untuk itu, Menperin berharap pelaksanaan simposium ini dapat menyamakan persepsi dan saling bersinergi di antara sesama pemangku kepentingan terkait untuk menjalankan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan. “Selain itu juga dapat meningkatkan dan memperkenalkan sistem standar global yang efektif,” tuturnya.

Direktur Eksekutif ISEAL Alliance, Karin Kreider mengatakan, para pelaku industri tengah menghadapi berbagai tantangan yang serupa di berbagai sektor, terutama penerapan praktek usaha yang bertanggung jawab ke dalam rantai pasok. “Simposium ini sebuah peluang bagi para pemimpin internasional dan para ahli untuk bekerja sama memecahkan berbagai permasalahan berat yang dihadapi, dan saling berbagi pembelajaran dan pengalaman,” ucapnya.

Simposium ini diselenggarakan oleh ISEAL Alliance bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, serta UNIDO, yang diikuti sebanyak 200 pelaku industri.

Geliat manufaktur

Pada kesempatan yang sama, Menperin menegaskan, pihaknya mendukung upaya pembaruan  yang berkelanjutan demi memperkokoh industri dan ekonomi nasional. Berdasarkan data International Yearbook of Industrial Statistics 2016, industri manufaktur di Indonesia telah memberikan kontribusi hampir seperempat bagian dari PDB.

“Disebutkan pula bahwa Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan positif, bahkan pada saat krisis finansial global yaitu ketika kondisi ekonomi kebanyakan negara-negara maju mengalami penurunan, sehingga Indonesia berhasil mencapai ranking 10 besar negara industri manufaktur di dunia atau top ten manufacturers of the world,” paparnya.

“Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan positif, bahkan pada saat krisis finansial global yang menyebabkan negara-negara maju mengalami penurunan, sehingga Indonesia berhasil mencapai ranking 10 besar negara industri manufaktur di dunia atau top ten manufacturers of the world,” paparnya.

Sementara itu, merujuk data Nikkei Purchasing Manager Index (PMI) yang dirilis IHS Markit, indeks manufaktur Indonesia naik ke level 51,2 pada April, dari level 50,5 pada Maret 2017. Ini menunjuukan ekspansi industri manufaktur di Tanah Air terus berlanjut. Kondisi ini semakin mengonfirmasi bahwa perekonomian nasional bergerak naik.

Pada Februari, indeks manufaktur sempat menyentuh level 49,3. Pergerakan indeks di atas 50,0 menunjukkan adanya geliat ekspansi sektor manufaktur, sedanggkan di bawah 50,0 mengindikasikan terjadi kontraksi atau penurunan output di sektor tersebut.

Di sisi lain, hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), industri manufaktur mulai menggeliat pada kuartal I-2017, dengan pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang sekitar 4,33 persen dibanding pertumbuhan dari kuartal sebelumnya yang mencapai 2,1 persen. Untuk industri bahan kimia tercatat paling tinggi pertumbuhannya sebesar 9,59 persen secara tahunan. Pertumbuhan industri makanan yang sebesar 8,2 persen berada di tempat kedua.

Pertumbuhan juga dialami industri manufaktur mikro dan kecil yang mencapai 6,63 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut juga di atas kuartal sebelumnya yang sebesar 4,88 persen. Peningkatan tertinggi terjadi di sektor industri komputer, bahan elektronik, dan optik yang naik 41,11 persen. Industri mesin dan perlengkapan juga meningkat 15,24 persen dibandingkan dengan kuartal I-2016.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengaku optimistis, industri pengolahan non-migas diproyeksikan tumbuh di kisaran 5,2-5,4 persen dengan targetpertumbuhan ekonomi sebesar 5,1-5,4 persen pada tahun 2017.

Hal tersebut seiring dengan komitmen pemerintah menciptakan iklim investasi industri yang kondusif serta kemudahan berusaha melalui deregulasi dan paket kebijakan ekonomi yang telah diluncurkan. “Terutama dengan adanya penurunan harga gas industri dan harga komoditas mulai bangkit,” tuturnya.

Airlangga menambahkan, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap total PDB pada tahun 2016 sebesar20,51 persen,yang terdiri dari industri pengolahan non-migas sebesar 18,20 persen dan industri pengolahan batubara dan pengilangan migas sebesar 2,31 persen.

“Nilai tambah yang diciptakan sektor industri tidak hanya berasal dari proses produksi, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas jasa yang terkait sampai dengan produk tersebut sampai kepada konsumen,” paparnya. Untuk itu, kontribusi sektor industri termasuk seluruh jasa-jasa terkait mencapai 31,3 persen pada tahun 2016.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here