Begini Pandangan Rudy Gani Terkait Dinamika Politik Saat ini, Ada Partai Asal Bapak Senang?

Infonasional.com | Jakarta - Sejumlah Partai Politik besar sudah selesai menyelenggarakan Kongres (Munas) di pertengahan dan akhir Agustus kemarin. Dimulai dari Golkar, PAN, Nasdem lalu PKB. Keempat Partai besar tersebut tentu saja menarik untuk diikuti perkembangannya. 

Mulai dari dinamika Partai Golkar yang secara aklamasi menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umumnya, hingga terpilihnya kembali Ketua Umum PAN, Nasdem & PKB yang tidak mengalami pergantian di pucuk pimpinannya. 

Mencermati perkembangan Parpol memang tidak bisa dilepaskan dari berbagai dimensi yang hidup didalamnya. Dimensi inilah yang kemudian mewarnai perjalanan Parpol pasca reformasi hingga kini. 

Sebagai contoh, PAN yang lahir dari buah reformasi dimana tokoh sentralnya Amien Rais dimasa itu, kini makin merubah wajah partainya menjadi lebih moderat tanpa terkooptasi dengan embel-embel Amien Rais. Posisi PAN dikancah politik nasional menduduki rangking yang jauh lebih baik ketimbang PPP yang periode ini tidak lagi ada di DPR. 

Setali tiga uang dengan PAN, Nasdem pun juga memiliki kecendrungan yang sama dengan parpol lainnya. Setelah mendukung Anies pada Pilpres lalu, secara terbuka Partai ini menyatakan diri gabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran saat kongres kemarin. 

Bahkan, Presiden terpilih, Prabowo Subianto juga turut hadir menutup acara tersebut. Nasdem menjadi parpol yang bergabung pasca Pilpres setelah dinamika sepanjang Pilpres lalu begitu hangat. 

Disinilah, kata Prabowo dalam sambutannya di acara Kongres Nasdem. Prabowo mengungkapkan bagaimana kekaguman negara lain melihat demokrasi Indonesia. Prabowo mengatakan bagaimana negara luar begitu hormat kepada bangsa Indonesia, karena setelah berkompetisi, "membully" dan bertarung, setelah selesai, bangsa ini kembali berbaur dan bersatu membangun bangsanya. Nilai inilah yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, terang Prabowo.

Berbeda dengan PAN dan Nasdem, partai yang dipimpin Cak Imin, PKB lebih bergejolak dalam pelaksanaan Muktamarnya di Bali, kemarin. 

Gejolak antara PKB dan PBNU menjadi magnet tersendiri bagi Parpol berbasis santri ini. Pertarungan antara Cak Imin dengan Ketua Umum PBNU berimbas pada pelaksanaan Mukmatar. 

Bahkan, gejolak untuk melakukan Muktamar tandingan makin berhembus kencang di telinga aktivis dan politisi diluar partai besutan Gusdur ini. 

Adanya upaya membatalkan hasil Muktamar PKB di Bali melalui Kemenkumham, menjadi indikasi bahwa persoalan PKB akan terus berjalan hingga kita tidak tahu dimana titik klimaksnya nanti. 

Apalagi, Prabowo dalam sambutan di arena Kongres Nasdem sempat menyinggung partai berbasis di Jawa Timur ini untuk tidak "melompat" lagi. Nasib PKB akan ditentukan pada bulan-bulan berikutnya. 

Dari berbagai kondisi aktual perkembangan parpol besar di Indonesia saat ini, setidaknya kita dapat memetik beberapa poin. Pertama, parpol makin mengedepankan musyawarah dalam memilih pucuk pimpinannya. Hal ini tentu saja sejalan dengan budaya Indonesia yaitu gotong royong. 

Namun, ada satu catatan bahwa ketika mengedepankan musyawarah harus juga diiringi dengan kritikan internal yang sifatnya membangun parpol dan nilai-nilai demokrasi bagi kemajuan bangsa. 

Arti musyawarah dalam gagasan politik kebangsaan ialah bukan "membebek" dan "menjilat" ketua umum. Justru, sikap inilah (asal bapak/ibu senang) yang akan membuat keropos partai dan demokrasi secara perlahan. 

Musyawarah dalam konteks politik kebangsaan harus disertai dengan nilai-nilai evaluasi selama perjalanan parpol lima tahun kebelakang. 

Termasuk soal keterbukaan mengelola keuangan parpol, perkaderan dan sistem meritokrasi kepengurusan baik tingkat pusat dan daerah, haruslah dijunjung setinggi-tingginya. 

Jangan sampai parpol menjadikan AD-ART nya sebagai dokumen pelengkap semata. Parpol yang sejatinya organisasi politik justru "dibegal" menjadi perusahaan keluarga yang hanya diperuntukkan bagi anak cucu ketua umum atau elitnya. 

Kedua, gagasan kebangsaan dan ideologi parpol makin samar bahkan tidak lagi "dijual" kepada rakyat. Hampir seluruh parpol yang sudah menyelenggarakan kongres tidak mempunyai gagasan dan langkah-langkah konkret bagi bangsa ini untuk lima tahun kedepan. 

Lihat saja bagaimana Golkar, PAN, Nasdem dan PKB yang sudah melakukan kongres, tidak memunculkan wacana kebangsaan sebagaimana idealnya parpol. 

Berbeda dengan periode sebelumnya, garis perjuangan partai lebih diutamakan. Kini, yang kita lihat hanyalah berita-berita tentang pergantian ketua umum dan rekom Pilkada. 

Seharusnya, ditengah kondisi global yang begitu mencemaskan ini, parpol memberikan arah dan mempertajam ideologi dan keberpihakannya pada cita-cita bangsa. 

Setidaknya ada gagasan besar untuk bangsa ini selama 5 tahun saat berkuasa. Bukan justru sebaliknya. Hanya membicarakan kekuasaan semata. 

Kita berharap, parpol menjadi sarana untuk mensejahterakan rakyat. Sebab, partai didirikan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Hak rakyat itu bukanlah sesuatu yang abstrak. 

Ia sangat konkret dan mudah dilihat dan dirasakan. Apa saja haknya? Ada di dalam UUD 1945 yaitu; hidup dengan aman, mendapat pendidikan, mendapat pekerjaan, bisa membeli beras, diberikan keadilan yang sesuai peraturan dan diperlakukan sebagai tuan di tanah sendiri. 

Poin inilah yang disebut hak rakyat. Dan parpol sebagai alat untuk memperjuangkan hak rakyat, harus memberikan ini kepada konstituen yang telah memilihnya pada pemilu lalu. 

Meskipun parpol atau caleg bisa berkilah bahwa suara mereka suara "dibeli", tetapi ada hal yang lebih urgen daripada sekedar politik transaksional yang sejatinya harus diperjuangkan oleh anggota parpol dimanapun dirinya mengabdi. Apakah itu? Ia adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab. Inilah cita-cita yang saat ini mulai pudar dan dihilangkan oleh "oknum" parpol.