Biden Bersikeras Tolak Ajakan Jokowi Cs Terkait Gencatan Senjata di Gaza, Kenapa?

INFONASIONAL.com | Internasional - Presiden Amerika Serikat Joe Biden lagi-lagi kekeh mendukung Israel dengan menolak gencatan senjata di Jalur Gaza Palestina.
Padahal, agresi Israel ke Gaza imbas perangnya dengan milisi Hamas sejak 7 Oktober lalu telah menewaskan 13 ribu orang. Per Senin (20/11), sebanyak 5.500 orang di antaranya merupakan anak-anak, sementara itu 3.500 korban meninggal lainnya adalah perempuan.

Dalam kolom op-ed yang dirilis The Washington Post, Biden mengatakan gagasan gencatan senjata tidak akan menjamin perdamaian atas situasi di Gaza.

Ia menganggap mendukung gencatan senjata sama saja memberikan waktu bagi milisi Hamas, yang dianggap Israel dan AS adalah "teroris", untuk mempersiapkan serangan-serangan lain ke Tel Aviv.

"Selama Hamas berpegang teguh pada ideologi kehancurannya, gencatan senjata bukanlah perdamaian. Bagi anggota Hamas, setiap gencatan senjata adalah waktu yang mereka manfaatkan untuk membangun kembali persediaan roket mereka, memposisikan kembali pejuang, dan memulai kembali pembunuhan dengan menyerang orang tidak bersalah lagi," kata Biden dalam artikel diThe Washington Post.

Biden mengatakan tujuannya saat ini adalah memastikan untuk tidak cuma menyetop perang hari ini, tetapi mengakhiri konflik berkepanjangan ini untuk selamanya. Ia juga ingin memutus siklus kekerasan di Gaza yang tiada henti, serta membangun sesuatu yang lebih kuat di Gaza dan di seluruh Timur Tengah sehingga sejarah tidak terus berulang.

Biden juga menyerukan Israel untuk menghormati hukum humaniter internasional dan meminimalisir jatuhnya korban sipil dalam aksinya di daerah kantong Palestina itu.

Dia mengaku telah menasehati para pejabat Israel selama perjalannya ke Tel Aviv agar tidak membiarkan rasa sakit dan kemarahan menyesatkan mereka untuk membuat kesalahan yang kita sendiri telah buat di masa lalu.

Dalam kesempatan itu, Biden pun menyebut solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk mengatasi konflik menahun di kawasan tersebut. Dia turut menyatakan bahwa di Gaza harus ada pemerintahan di bawah kendali Otoritas Palestina.

"Ketika kita berjuang untuk perdamaian, Gaza dan Tepi Barat harus dipersatukan kembali di bawah struktur pemerintahan tunggal, pada akhirnya di bawah Otoritas Palestina yang direvitalisasi, karena kita semua bekerja menuju solusi dua negara," tulisnya.

Selain soal Gaza, Biden juga menyoroti konflik di Tepi Barat belakangan yang dilakukan Israel terhadap warga sipil.

Dia menegaskan AS siap mengeluarkan larangan visa bagi para pelaku kekerasan di Tepi Barat.

"Saya telah bicara tegas dengan para pemimpin Israel bahwa kekerasan ekstremis terhadap warga Palestina di Tepi Barat harus dihentikan dan bahwa mereka yang melakukan kekerasan harus bertanggung jawab," tulis dia.

Sejak agresi Israel ke Gaza diluncurkan 7 Oktober lalu, komunitas internasional berulang kali menyerukan agar gencatan senjata segera dilakukan di daerah yang dikuasai Hamas tersebut.

Desakan ini tak cuma ditujukan kepada Israel selaku pihak berkonflik, tetapi juga Amerika Serikat yang menjadi sekutu terbesar Negeri Zionis.

Seruan salah satunya disampaikan Presiden Jokowi saat bertemu dengan Biden beberapa waktu lalu..
Indonesia, mereka juga menyerukan gencatan senjata kemanusiaan secara cepat, tahan lama, dan berkelanjutan di Gaza.

Mereka menyerukan hal itu kala menghadiri pertemuan puncak dua hari forum APEC Economic Leaders' Golden Gate Declaration di San Francisco, Jumat (17/11) waktu setempat.

"Kami menyerukan gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama, dan berkelanjutan yang mengarah pada penghentian permusuhan di Jalur Gaza," bunyi pernyataan bersama tersebut.

Ketiga negara menyatakan bahwa seruan ini dikeluarkan untuk memberikan refleksi yang lebih baik dan adil di tengah diskusi mengenai situasi Gaza dalam forum internasional tersebut.

"Kami mencatat dengan keprihatinan yang mendalam atas penderitaan manusia yang luar biasa dan dampak buruk dari perang dan konflik di seluruh dunia. Kami menggarisbawahi bahwa konflik dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan terhadap ekonomi global," lanjut pernyataan bersama itu.