GMPK ROHIL - Jakarta Gelar Aksi Demo Jilid II di KEJAGUNG RI Serta  Kementerian PUPR RI: Desak Periksa Kadis PUTR ROHIL Atas  Dugaan Penyalah Gunaan Anggaran Proyek  Rokan Hilir

Infonasional.com | Jakarta  – Gerakan Mahasiswa Pemberantas Korupsi Rokan Hilir - Jakarta (GMPK ROHIL JAKARTA) kembali menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Kejaksaan Agung RI dan Kementerian PUPR RI. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir, Asnar, SP, MSi, dalam pelaksanaan sejumlah proyek besar yang dinilai bermasalah di Rokan Hilir.Sabtu(23/11/2024)

Proyek yang Dilaporkan:
1. Peningkatan Jalan Kuning Jalil
•    Lokasi: Kepenghuluan Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir
•    Satuan Kerja: Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir
•    Nilai Kontrak: Rp 11.560.303.450
•    Sumber Dana: Dana Alokasi Khusus (DAK Penugasan) APBD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024
•    Pelaksana Proyek: PT. Nindya Cakti Karya Utama
2. Pembangunan Jembatan Sintong
•    Lokasi: Kecamatan Tanah Putih
•    Nilai Kontrak: Rp 51.563.303.956,17
•    Sumber Dana: APBD Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023
•    Pelaksana: PT. Arkindo
•    Konsultan Pengawas: CV. Irvotec Riau Consultant
Masalah yang Dilaporkan:

1.    Proyek Peningkatan Jalan Kuning Jalil:
Proyek ini mengalami keterlambatan signifikan. Hingga saat ini, hanya beberapa meter jalan yang selesai, meski waktu pengerjaan hampir habis. Dugaan maladministrasi juga ditemukan, seperti tidak dicantumkannya tanggal pengerjaan di plank proyek.
2.    Proyek Pembangunan Jembatan Sintong:
Proyek ini diduga memiliki spesifikasi yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) meskipun nilai anggaran mencapai Rp 51,5 miliar lebih. Hingga saat ini, jembatan tersebut belum diresmikan, memicu kekhawatiran adanya penyimpangan anggaran.

Tuntutan GMPK ROHIL JAKARTA:
1.    Evaluasi dan Investigasi oleh Kementerian PUPR:
GMPK ROHIL JAKARTA meminta Kementerian PUPR segera melakukan evaluasi dan penyelidikan menyeluruh terhadap kedua proyek tersebut untuk memastikan proyek dapat diselesaikan sesuai standar kualitas dan tepat waktu.
2.    Pemeriksaan Kepala Dinas PUTR Kabupaten Rokan Hilir oleh Aparat Penegak Hukum (APH):
GMPK mendesak Kejaksaan Agung RI dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk mengaudit dan memeriksa Kepala Dinas PUTR Rokan Hilir, Asnar, SP, MSi. Audit diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel, serta menindak oknum yang terlibat dalam dugaan penyimpangan anggaran.

Ketua Umum GMPK ROHIL JAKARTA, Tuafik Ananda Ritonga, dalam orasinya menyatakan dengan tegas, “Tangkap dan penjarakan Kepala Dinas PUTR beserta oknum-oknum yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan anggaran proyek-proyek di Rokan Hilir. Kita harus memastikan anggaran fantastis yang digelontorkan untuk infrastruktur digunakan sebagaimana mestinya, sesuai spesifikasi dan kualitas yang diharapkan masyarakat.”

Tuafik juga menegaskan bahwa GMPK ROHIL JAKARTA akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Jika tuntutan tidak dipenuhi, GMPK siap menggelar aksi demonstrasi lanjutan secara terus-menerus. “Kita tidak akan berhenti sampai korupsi diberantas dan pembangunan infrastruktur di Rokan Hilir berjalan sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.

Melalui aksi ini, GMPK ROHIL JAKARTA berharap pihak berwenang dapat segera mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan ini secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Rokan Hilir.