GPMR Indonesia  Gelar Aksi Demonstrasi di Mabes Polri Terkait Kasus Dugaan TIPIKOR Bupati Pelalawan Zukri

Infonasional.com | Jakarta– Gerakan Pemuda Mahasiswa Riau Indonesia (GPMRI) mengadakan aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) pada hari ini. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes dan desakan agar pihak berwenang segera menindaklanjuti kasus dugaan tindak pidana yang melibatkan Bupati Pelalawan, Zukri.Kamis(01/08/2024)

Detail Kasus:

1. Dugaan Korupsi Dana CSR oleh Bupati Pelalawan, ZUKRI

   Bupati Pelalawan, Zukri, diduga melakukan pengumpulan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari tujuh perusahaan yang beroperasi di wilayah Pelalawan. Dana tersebut dikumpulkan untuk kegiatan normalisasi sungai di kawasan hutan Suaka Margasatwa Kerumutan. Namun, pengumpulan dana ini diduga dilakukan tanpa izin yang sah dari pihak berwenang dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, terdapat dugaan kuat bahwa dana tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang berlawanan dengan tujuan CSR yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

2. Laporan Dugaan Tindak Pidana Lingkungan

   Selain dugaan korupsi, Pemerintah Kabupaten Pelalawan diduga telah melakukan kegiatan normalisasi sungai di kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan tanpa memiliki izin yang sah. Kegiatan ini dikritik karena diduga merusak ekosistem hutan yang merupakan habitat bagi berbagai flora dan fauna yang dilindungi. Kerusakan ekosistem ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlanjutan kawasan konservasi tersebut dan ancaman terhadap spesies yang hidup di sana.

Pernyataan dari GPMR Indonesia:

"Kami, Gerakan Pemuda Mahasiswa Riau Indonesia, menuntut agar Mabes Polri segera menangkap dan memeriksa Bupati Pelalawan, ZUKRI, atas dugaan tindak pidana korupsi dan pelanggaran lingkungan ini. Tidak ada yang boleh kebal hukum, termasuk pejabat tinggi. Transparansi dan keadilan harus ditegakkan demi kepercayaan publik dan kelestarian lingkungan," ujar Rahmat Pratama, Ketua Umum GPMRI.

GPMRI menegaskan bahwa aksi ini adalah bagian dari upaya mereka untuk memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Organisasi juga menyerukan dukungan dari masyarakat dan pihak berwenang untuk menjaga integritas dan keadilan di Provinsi Riau.