Krisis Moralitas dan Integritas Pejabat Negara, Akbar Jihad : Kepala Bidang Kaderisasi Gerakan Pemuda Mahasiswa Riau(GPMR) Indonesia 2024- 2027

Infonasional.com | Jakarta - Tengah menjadi buah bibir Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari ketua KPU coreng nama baik salah satu lembaga terhormat Indonesia. Gegara kasus asusila, dunia perpolitikan Indonesia digemparkan dengan berita pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, akibat terjerat kasus kesusilaan. 

Pencopotan Hasyim Asy'ari dari jabatannya menandakan konsekuensi serius atas pelanggaran etik yang dilakukannya. Sanksi tersebut adalah hasil atas terbuktinya Hasyim Asy'ari melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) karena tindakan kesusilaan yang ia lakukan terhadap seorang perempuan anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda. Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan saat di dalam sidang bahwa seluruh dalil aduan korban diterima sepenuhnya. Dilansir Kompas ( 3/7/2024)

Pencopotan Hasyim Asy'ari juga menjadi cermin bagi KPU untuk segera melakukan pembenahan internal dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.

Pejabat Negara Miskin Moral & Integritas

Moral dan integritas elit negara ini lagi-lagi mencederai marwah Indonesia. Ironisnya bahwa pelaku-pelaku yang mencederai nama baik Indonesia selalu berangkat dari para elit negeri ini. 

Kasus kesusilaan yang dilakukan oleh oknum pejabat negara di Indonesia bagaikan benang kusut yang tak kunjung usai. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kasus mencuat ke permukaan, mencoreng nama baik institusi dan menggerus kepercayaan publik. 

Pada Maret 2021, Kepala Badan Pengadaan Barang/Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta, Blessmiyanda, dinonaktifkan terkait dugaan pelecehan seksual. Dilansir Detik.news

Lalu pada Mei 2021, seorang pejabat di Pemprov DKI Jakarta dinonaktifkan terkait dugaan tindakan asusila. Dilansir Kompas.id

Tidak jauh dari sana pada tahun 2023 seorang pegawai perempuan melaporkan Kepala Kanwil Kemenag Sulbar, Syafrudin Baderung, dilaporkan atas dugaan pelecehan seksual terhadap seorang pegawai P3K yang pada akhirnya ia harus diberhentikan. Dilansir GoRiau.com

Selang setelah kasus di Sumbar Mei 2024 Bupati Nunukan, Asmin Laura, menyampaikan permintaan maaf atas dugaan asusila yang dilakukan oknum pejabat di Disdukcapil Nunukan.

Dan yang paling dekat dengan kita saat ini ialah keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Kasus-kasus ini bagaikan gunung es, di mana yang terlihat hanya sebagian kecil dari permasalahan yang sebenarnya. Mungkin masih banyak lagi di luar sana permasalahan serupa namun tidak terekespos. Miskinnya moralitas dan integritas pejabat Indonesia sungguh kenyataan yang sangat memalukan. 

Ketika Indonesia terus-menerus dihadapkan dengan berbagai masalah, sebagian para pejabat negara malah tidak tau diri hingga berani melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Skandal ini adalah peringatan keras kepada seluruh bangsa Indonesia khususnya para pemangku kepentingan bahwa kita sudah harus segera membuka mata bahwa Indonesia masih jauh dari apa yang kita harapkan. Terkesan pesimis namun di dalam kepesimisan tersebut ada api yang harus segera kita sulut. 

Api itu adalah api kemarahan; Marah kepada kebodohan ; Marah kepada kemunafikan ; Marah kepada kemaksiatan. Sudah tidak ada waktu lagi untuk menunggu, Indonesia sudah harus sesegera mungkin berbenah menuju apa yang saat ini tengah digadang-gadangkan yaitu Indonesia Emas. Tentu untuk mencapai emas yang kita cita-citakan bukanlah perkara yang mudah. Perlu konsentrasi dan konsistensi yang tinggi pula atas nilai-nilai yang kita harapkan pada 2045 mendatang.

Kabinet Akal Sehat

Kontestasi politik di Indonesia akan mencapai tahap akhir. Setelah Pemilihan Umum (Pemilu) kini Indonesia akan memasuki kontestasi politik yang diselenggarakan setingkat daerah yaitu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Harapanya setelah semua kontestasi demokrasi usai Indonesia sudah harus kembali kepada tugas dan tanggungjawab yang amat berat. Sebab amanah yang diberikan tidaklah main-main. Presiden terpilih Indonesia harus melihat seluruh sendi pemerintahan yang cacat entah itu dari segi kinerja, moral, hukum serta budaya.

Kabinet yang di susun untuk menjalankan misi kemajuan lima tahun kedepan sungguhlah harus dipertimbangkan secara matang dan hati-hati. Apa presiden mau jika kabinetnya ternodai? Jelas itu akan sangat memalukan sekali jika benar terjadi. Maka pada kesempatan kabinet baru juga langkah awal mengevaluasi dan mengedukasi seluruh elemen intansi negara untuk militan,cekatan, cerdas secara emosional serta intelektual.

Membengkakan kabinet misalnya, itu tak perlu diperdebatkan selagi fungsi, tugas dan kewenangannya jelas maka itu sah-sah saja untuk dieksekusi.

Kepemimpinan Moral

Selain dari struktur yang sehat kepemimpinan moral juga bagian krusial dalam pemerintahan. Komponen inti dari kepemimpinan moral adalah menginspirasi orang lain untuk mematuhi standar etika pribadi dan organisasi, bahkan ketika mereka dihadapkan pada kesulitan untuk berperilaku tidak etis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara umum, wanita lebih tidak menerima perilaku yang tidak etis dibandingkan pria dan cenderung menjaga perilaku yang lebih etis dalam berbagai situasi.

Penelitian menunjukkan bahwa wanita cenderung lebih sedikit menggunakan strategi negosiasi yang tidak etis dibandingkan pria. Sebagai contoh, dalam studi oleh Michael P. Haselhuhn dan Elaine M. Wong dari University of California, Riverside, hanya 11% wanita yang menggunakan tipu daya dalam negosiasi, dibandingkan dengan 25% pria yang melakukannya. Dilansir Pon.harvard.id

Namun, mengikuti prinsip-prinsip kepemimpinan moral, akan keliru jika diasumsikan pria lebih cenderung melakukan tindakan tidak etis dibandingkan perempuan. Baik pria maupun perempuan dapat tergoda untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis demi mencapai keinginan sesaatnya. Oleh karena itu untuk mempromosikan perilaku yang lebih etis, penting untuk memfokuskan perhatian pada isu-etika yang terkait dengan kepemimpinan moral dan integritas.

Barangkali kita jadikan cermin besar kasus Hasyim Asy'ari bahwa beliau melancarkan ketidaketisan dalam mengekspresikan birahi liarnya. Masalah sesungguhnya bukan pada Hasyim Asy'ari sebagai individu sepenuhnya, melainkan kepada Hasyim Asy'ari selaku Ketua KPU. Ia lupa bahwa telah diamanatkan sebagai pejabat publik yang itu tentunya ia harus memegang prinsip kepemimpinan moral, sebab ia adalah publik pigur sekaligus pejabat negara yang mana sikit banyaknya prilaku dan pikirannya diguguh dan ditiru.

Ia memilih jalan miring, langkah fatal yang telah dipilih Hasyim Asy'ari akhirnya bermuara pada kehancuran karir dan mencoreng instansi negara. Tak bisa terbayangkan jika Indonesia khususnya pejabat negara di duduki lebih banyak orang-orang implusif dari pada insan yang bijaksana. Sekelas pejabat negara sudah tidak mampu lagi berpikir dua kali untuk bertindak melakukan sesuatu diluar norma-norma negara, agama dan masyarakat.i

Maka sudah seyogyanya bahwa Nusantara harus segera berbenah menuju Indonesia yang seutuhnya yaitu meresapi kembali dasar negara Indonesia.

Pancasilakan Pejabat Negara

Ketuhanan yang Maha Esa

Kemanusiaan yang adil dan beradab

Persatuan Indonesia

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia