SPM Pendidikan: Bukan Sekedar Pemenuhan Sarana dan Prasarana

0
100

Disahkannya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004, adalah momentum peninjauan kembali rumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah selama ini. Saat ini pula, Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang SPM sebagai turunan dari UU No 23 Tahun 2014 sedang dalam proses pengesahan.

Proses penyusunan RPP SPM baru yang dimotori Kementerian Dalam Negeri tersebut, mencatat sejumlah dinamika penting, antara lain proses mengatasi sejumlah tantangan dalam menyamakan pemahaman mengenai SPM, juga mengenai ukuran pemenuhan SPM Pendidikan sesuai dengan kondisi daerah yang beragam.

Dinamika tersebut diulas dalam topik ke-33 Kopi Darat, seri kongkow pendidikan yang diadakan oleh Analytical and Capacity Development Partnership (ACDP) Indonesia, bekerjasama dengan Program Peningkatan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (BE MSS-CDP) hari ini (Selasa, 02 Mei 2017). Hadir sebagai narasumber dalam forum tersebut adalah Dr. Thamrin Kasman, S.E, M.Si (Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan); Dr. James Modouw, M.MT (Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah); Drs. Bob Ronal F. Sagala, M.Si (Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri); Dr. H. Moh. Qosim, M.Si (Wakil Bupati Gresik) dan Dra. Rahayu Setyaningsih, M.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Maguwoharjo Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta).

Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Hubungan Pusat dan Daerah Dr. James Modouw, M.MT menyatakan bahwa dinamika penyusunan RPP SPM merupakan momentum penting bagi Kemendikbud untuk meninjau kembali indikator SPM Pendidikan yang ada. “Sebagai turunan UU 32/2004 mengenai Pemerintah Daerah dan PP 65/2005 mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM), kita telah memiliki Peraturan Mendikbud 23/2013 mengenai SPM Dikdas yang di dalamnya memuat 27 indikator. Dengan disahkannya UU Pemerintahan Daerah yang baru, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk menyelaraskan SPM Pendidikan dengan perkembangan nasional,” ujar James.

James berharap agar melalui proses penyusunan SPM ini, semua pihak bisa memahami bahwa tujuan SPM Pendidikan adalah pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. “Dengan kesadaran bahwa SPM Pendidikan adalah kunci menuju peningkatan kualitas pendidikan, kita berharap bahwa indikator yang kita susun bersama ini benar-benar mencerminkan penekanan kualitas itu, bukan sekedar pemenuhan sarana dan prasarana.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen + 6 =