Lembaga Pemerintah Pusat Sorot Teknologi, Rudiantara: Ini Salah Besar!

0
97

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menekankan hal terpenting dalam transformasi manajemen di tingkat pemerintahan pusat dan daerah adalah perubahan pola pikir dan proses bisnis.

“Kebanyakan kementerian lembaga di pusat dan daerah selalu melihatnya yang perlu di-manage itu teknologi. Ini salah besar! Yang kita manage, yang harus kita pelototi itu proses bisnis,” jelas Rudiantara dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepegawaian BKN 2017 di JCC, Jakarta, Rabu (10/05)

Menurutnya, proses bisnis di level pemerintah ada dalam bentuk pelayanan, yang harus diubah baik pada tatanan internal maupun pelayanan ke masyarakat.

“Berdasarkan pengalaman ada 2, satu bagaimana kita menata diri kita, organisasi kita, dan bagaimana menata pelayanan kita ke luar,” katanya.

Ia melanjutkan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai organisasi aparatur sipil negara memiliki proses bisnis yang luar biasa. Yang diperlukan adalah bagaimana ASN dapat menjalankan proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi yang lebih efisien.

“Di Indonesia, semua orang butuh (perizinan surat, red.) dari lahir sampai meninggal. Semua itu adalah layanan-layanan yang dapat diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi,” tambahnya.

Menteri Rudiantara memberi contoh peningkatan pelayanan di Kementerian Kominfo dengan cara memperpendek proses izin.

“Misalnya televisi, perizinan dulunya bisa sampai 60 hari. Tapi prosesnya berulang dan gak ngasih nilai tambah. Sekarang tinggal sekitar 18 – 20 hari kerja. Dan begitu sudah ditandatangan Menteri, besoknya sudah harus langsung naik di website kementerian. Di sinilah kita memanfaatkan teknologi,” papar Menkominfo.

Peningkatan pelayanan tersebut, menurutnya, dapat berdampak baik pada berbagai hal, mulai dari transparansi proses perizinan hingga penurunan biaya yang dibutuhkan dalam proses tersebut.

“Prosesnya jadi lebih transparan, masyarakat dilayani lebih cepat, ongkosnya jadi lebih murah,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Rudiantara juga menyampaikan apresiasi kepada Kabupaten Banyuwangi atas inovasinya dalam membangun smart village.

“Saya apresiasi Banyuwangi, mereka membuat smart village sehingga yang dulunya kalau butuh apapun harus datang ke ibukota kabupaten, kini bisa dilakukan di desa. Itu salah satu contoh bagaimana pemerintah Banyuwangi fokus kepada meningkatkan pelayanan masyarakat.” ujarnya.

Di akhir paparan, Menteri Kominfo menegaskan bahwa Kementerian Kominfo sebagai regulator juga harus dapat memfasilitasi teknologi informasi dan komunikasi sebagai enabler dari pertumbuhan ekonomi dan tatanan sosial.

“ICT itu adalah enabler dari pertumbuhan ekonomi dan perubahan tatanan sosial. Kominfo harus bisa membawa itu, tidak hanya sebagai regulator, kita butuh fasilitator. Saya tahu ini butuh waktu yang panjang, tapi kalau tidak dimulai sekarang, tidak akan bisa,” tegas Rudiantara. (Kominfo)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here