INFONASIONAL.com | Pemerintahan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, buka suara terkait BEM KM Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memberi label kepada Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebagai alumnus paling memalukan. Ari mengatakan kritik dan pujian adalah hal yang biasa di negara demokrasi.

"Dalam negara demokrasi, yang namanya kritik, yang namanya pujian dan kepercayaan (trust) terhadap penyelenggara negara adalah hal yang wajar," ujar Ari dalam keterangannya, dikutip Senin (11/12/2023).

1. Puas dan tidak puas dalam menilai kinerja pemerintah adalah hal yang wajar

Dalam kesempatan itu, Ari menyebut puas dan tidak puas dalam menilai kinerja pemerintah adalah hal yang wajar.

"Coba cek saja penilaian lembaga-lembaga survei terhadap kinerja presiden. Juga bisa cek aktivitas presiden yang lebih sering turun ke lapangan, mendengarkan suara masyarakat," ucap dia.

Lebih lanjut, Ari mengatakan, pujian dan kritik menjadi "vitamin" bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Sehingga, perbaikannya dirasakan oleh masyarakat.

"Upaya menarik perhatian, membangun opini di tengah kontestasi politik (pemilu) dengan kepentingan politik elektoral juga sah-sah saja. Tapi, semua opini itu harus diuji dengan argumentasi, dengan fakta, dengan bukti," katanya.

2. BEM KM UGM kecewa kepada Jokowi

Sebelumnya, BEM KM UGM menggelar acara penyerahan nominasi alumnus UGM paling memalukan pada Presiden Jokowi, di Bundaran UGM, Jumat (8/12/2023). Penganugerahan ini sebagai wujud kekecewaan kepemimpinan Jokowi selama hampir dua periode ini.

"Ini wujud kekecewaan kita sebagai mahasiswa UGM juga. Bahwa sudah hampir dua periode Pak Jokowi memimpin, tapi pada kenyataannya masih banyak sekali permasalahan fundamental yang sampai sekarang belum tuntas, terselesaikan. Padahal beliau punya cukup banyak waktu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu," kata Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor.

3. Berbagai persoalan di pemerintahan Jokowi

Gielbran menyoroti sejumlah permasalahan selama kepemimpinan Jokowi. Seperti permasalahan pemberantasan korupsi. "Justru pimpinan KPK yang notabene merupakan garda terdepan pemberantasan korupsi justru menjadi pelaku kriminal," ungkap Gielbran.

Gielbran melanjutkan belum lagi masalah revisi UU ITE, yang membuat para aktivis menjadi mudah dikriminalisasi. "Belum lagi bicara soal konstitusi yang sangat ambruk," ujarnya.

Gielbran juga menyebut bagaimana persoalan di Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini. "Ada kenyataannya memang MK tidak independen, erat kelindanya dengan kedekatan personal kekeluargaan antara Jokowi dan Anwar Usman dan itu sudah terbukti," kata Gielbran.

Gielbran menyinggug soal indeks demokrasi yang semakin lama semakin merosot. "Kita merasa sudah tidak ada momentum lain selain sekarang untuk menobatkan presiden Jokowi sebagai alumnus paling memalukan di UGM," ucap Gielbran.